Menkes Minta Warga Bertahan di Rumah, Pemuda Kalimantan Soroti Nasib Buruh Harian

Jakarta - Pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang meminta masyarakat beradaptasi dengan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menuai sorotan dari kalang3an pemuda Kalimantan. Marselinus menilai imbauan mengurangi aktivitas di luar rumah harus disertai langkah konkret dan penanganan karhutla yang serius, karena masyarakat tidak semestinya terus dibebani untuk menyesuaikan diri dengan udara yang membahayakan kesehatan.

Sebelumnya, Menkes mengimbau masyarakat sebisa mungkin tetap berada di rumah (stay at home) dan tidak keluar kecuali untuk keperluan mendesak ketika kondisi udara terdampak asap karhutla.

"Yang dibutuhkan masyarakat Kalimantan hari ini adalah penanganan karhutla yang serius dan segera, bukan sekadar imbauan agar beradaptasi dengan udara yang buruk. Kita tentu memahami pentingnya menjaga kesehatan, tetapi pemerintah juga harus melihat realitas kehidupan masyarakat yang terdampak," tegas Marselinus, Minggu (18/10/2026).

Buruh Harian Terancam Kehilangan Penghasilan

Marselinus menjelaskan sebagian masyarakat Kalimantan menggantungkan hidup pada sektor informal. Mereka antara lain buruh harian lepas, pekerja lapangan, dan pedagang kecil, yang pekerjaannya mengharuskan beraktivitas di luar rumah. Bagi kelompok ini, tidak bekerja sehari berarti kehilangan pendapatan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Karena itu, imbauan tetap di rumah dinilainya tidak sesederhana yang dibayangkan, terutama bagi keluarga yang hidup dari penghasilan harian.

"Bagi masyarakat yang memiliki penghasilan tetap, mungkin bekerja dari rumah menjadi pilihan. Namun, bagaimana dengan buruh harian lepas yang harus bekerja setiap hari agar keluarganya bisa makan? Kalau mereka diminta tetap di rumah, siapa yang menjamin kebutuhan hidup mereka? Jangan sampai masyarakat dihadapkan pada pilihan sulit antara menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan dapur," ujarnya.

Menurut Marselinus, karhutla tidak hanya soal kualitas udara dan kesehatan. Persoalan ini juga menyangkut ekonomi, perlindungan sosial, dan tanggung jawab pemerintah memastikan warga tetap dapat hidup layak.

Desakan Langkah Nyata Pemerintah

Marselinus meminta pemerintah mengambil langkah nyata. Langkah itu meliputi pengendalian dan pemadaman titik api, pencegahan kebakaran berulang, pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menyebabkan karhutla, serta penyediaan bantuan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Informasi kualitas udara dan langkah perlindungan bagi kelompok rentan juga harus disampaikan secara terbuka dan mudah diakses.

Ia juga meminta pemerintah mempertimbangkan skema bantuan atau perlindungan sementara bagi pekerja harian dan keluarga berpenghasilan rendah yang kehilangan pendapatan, apabila warga harus membatasi aktivitas di luar rumah akibat udara berbahaya.

"Jangan sampai masyarakat hanya diminta beradaptasi, sementara mereka harus menanggung sendiri dampak kesehatan dan ekonomi akibat karhutla. Negara harus hadir memberikan perlindungan, memastikan penanganan berjalan, dan membantu warga yang kehilangan penghasilan karena kondisi darurat ini," tambahnya.

Pencegahan, Bukan Sekadar Respons

Marselinus mengingatkan masyarakat tidak boleh terus menjadi pihak yang menanggung dampak karhutla setiap musim kebakaran tiba. Menurut dia, penanganan harus berorientasi pada pencegahan, penegakan aturan terhadap pelanggaran yang terbukti, dan pemulihan lingkungan, bukan hanya respons ketika asap sudah menyelimuti permukiman.

"Adaptasi memang diperlukan dalam situasi darurat, tetapi adaptasi tidak boleh dijadikan pengganti penyelesaian masalah. Masyarakat berhak mendapatkan udara yang layak, perlindungan kesehatan, dan kepastian untuk mencari nafkah. Pemerintah harus memastikan ketiganya berjalan beriringan," tutup Marselinus.

Ia menegaskan penanganan karhutla harus menjadi prioritas. Masyarakat, katanya, membutuhkan udara bersih, perlindungan kesehatan, dan jaminan agar tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup.