Kritik 2 Tahun Prabowo Gibran, Greenpeace Bentangkan Spanduk di Bundaran HI

Jakarta - Organisasi masyarakat yang berfokus pada isu lingkungan, Greenpeace, membentangkan spanduk berukuran besar di Monumen Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Selasa (20/10/2026) pagi. Aksi itu menjadi kritik atas pemerintah yang dinilai tidak mampu menangani krisis iklim.

Spanduk terpasang di bagian depan dan belakang monumen. Di bagian depan, spanduk bertuliskan "Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup". Sementara di bagian belakang, pesan yang tertera adalah "Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?".

Aksi Greenpeace bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tujuannya mendesak pemerintah agar lebih serius menangani krisis iklim yang kian mengancam kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Dampak Terberat bagi Pekerja Rentan

Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia Jeanny Sirait mengatakan lembaganya terus menyuarakan aspirasi masyarakat. Greenpeace mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran membuka mata terhadap krisis iklim yang dinilai makin memperburuk kualitas hidup warga.

"Greenpeace Indonesia terus menggaungkan suara masyarakat, mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuka mata terhadap krisis iklim yang makin memperburuk kualitas hidup masyarakat. Dampaknya paling berat dirasakan oleh kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi," kata Jeanny, dikutip dari situs web Greenpeace Indonesia.

Jeanny menambahkan, cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat. Kondisi itu juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan.

Menurut dia, kabut asap berkepanjangan menjadi salah satu contoh nyata bagaimana krisis ekologis membebani kehidupan masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan hingga terganggunya aktivitas ekonomi sehari-hari.

Janji Pemerintah

Jeanny menyoroti kondisi masyarakat yang kian terhimpit kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan, termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia mengingatkan janji pemerintahan Prabowo-Gibran yang berjanji memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Di tengah situasi ini, masyarakat justru semakin terhimpit oleh kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan, termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja. Padahal, pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.