Iwan Setiawan: Mutasi 14 Pejabat Polri Harus Hasilkan Kinerja Nyata

Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Iwan Setiawan menilai mutasi 14 pejabat Polri yang dilakukan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto merupakan bagian dari konsolidasi awal kepemimpinan baru. Menurut Iwan, rotasi di tubuh Polri adalah hal yang normal, tetapi publik akan membacanya lebih dari sekadar pergantian rutin karena posisi yang digeser cukup strategis.

"Ini harus dilihat sebagai upaya membangun soliditas organisasi sekaligus memastikan orang-orang yang ditempatkan pada posisi strategis memiliki kapasitas, pengalaman dan visi yang sesuai dengan agenda Kapolri baru," kata Iwan, Senin (5/10).

Ia mengingatkan agar mutasi tidak dipersepsikan sebagai pergantian orang semata. Iwan menyebut rotasi ini semestinya menjadi bagian dari penataan organisasi untuk meningkatkan profesionalisme, pelayanan publik, dan efektivitas penegakan hukum.

Iwan menjelaskan, ada empat pertimbangan utama yang seharusnya menjadi dasar penempatan para pejabat, yakni kompetensi, rekam jejak, pengalaman dan kemampuan manajerial, serta kebutuhan organisasi. Ia menegaskan penempatan tidak boleh didominasi faktor kedekatan atau pertimbangan nonprofesional.

"Polri adalah institusi negara yang sangat besar sehingga merit system harus menjadi prinsip utama," ujarnya.

Menurut dia, jabatan strategis harus diisi orang yang tepat pada posisi yang tepat demi menjaga kepercayaan publik terhadap Polri.

Soal komposisi penempatan, Iwan melihat adanya indikasi Kapolri sedang memperkuat pusat kendali organisasi. Sejumlah pejabat dari daerah ditarik ke Mabes Polri dan ditempatkan pada posisi strategis. Hal itu, kata dia, bisa dibaca sebagai upaya menghadirkan figur berpengalaman di lapangan untuk memperkuat kebijakan di tingkat pusat. Mabes Polri, lanjutnya, membutuhkan kombinasi antara pengalaman operasional dan kemampuan mengelola kebijakan strategis.

"Namun sekali lagi, ukuran keberhasilannya bukan komposisinya, melainkan kinerja setelah mereka menduduki jabatan tersebut," katanya.

Iwan juga menilai mutasi ini mencerminkan kebutuhan organisasi, penyegaran, sekaligus penataan kepemimpinan Polri. Ketiganya, menurut dia, bisa berjalan bersamaan, apalagi mutasi terjadi setelah pergantian Kapolri. Kapolri baru membutuhkan tim yang mampu menerjemahkan visinya ke dalam kerja konkret, sehingga rotasi semacam ini dinilai wajar sebagai bagian dari konsolidasi awal.

Secara khusus, Iwan menyoroti penunjukan Irjen Pol Hery Herjawan dari Kapolda Riau menjadi Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri. Posisi itu, kata dia, memiliki fungsi sangat strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pengalaman sebagai kapolda dinilai menjadi modal penting karena Baharkam membutuhkan pemimpin yang memahami bagaimana persoalan keamanan dihadapi langsung di lapangan.

Tantangan terbesar Hery, menurut Iwan, adalah menjadikan Baharkam semakin responsif terhadap dinamika keamanan. Polri saat ini tidak hanya menghadapi kejahatan konvensional, tetapi juga konflik sosial, gangguan ketertiban, kejahatan digital, isu keamanan menjelang agenda politik, hingga tuntutan pelayanan kepolisian yang cepat dan humanis.

"Kabaharkam harus mampu memastikan pendekatan keamanan tidak semata-mata represif, tetapi juga preventif dan preemtif," ujarnya.

Terkait perpindahan pejabat dari daerah ke Mabes Polri, Iwan menilai hal itu bisa menjadi mekanisme positif. Pejabat yang berpengalaman di daerah membawa perspektif lapangan ke tingkat pusat. Ia menyebut kebijakan di pusat kadang terlalu administratif karena kurang memahami persoalan yang dihadapi anggota dan masyarakat di daerah. Meski begitu, evaluasi tetap diperlukan.

"Pengalaman daerah tidak otomatis berarti cocok untuk semua posisi di Mabes. Kecocokan kompetensi dengan jabatan tetap menjadi faktor utama," katanya.

Iwan menambahkan, penilaian yang lebih objektif baru bisa dilakukan setelah publik melihat kinerja para pejabat di posisi barunya. Rekam jejak, kata dia, tidak cukup dilihat dari pangkat dan jabatan, tetapi juga apa yang pernah dikerjakan, kepemimpinan, cara menyelesaikan persoalan, dan integritas.

"Jadi, merit system harus benar-benar dibuktikan dalam praktik," ujarnya.

Menurut Iwan, mutasi di level strategis akan memengaruhi gaya koordinasi, pengambilan keputusan, dan prioritas kerja Polri. Pengaruhnya bisa signifikan apabila para pejabat mampu menerjemahkan agenda Kapolri ke dalam kebijakan dan tindakan konkret. Ia meminta publik tidak terlalu cepat menilai dari nama-nama pejabat, melainkan dari hasil kerjanya.

"Apakah kejahatan semakin tertangani? Apakah pelayanan semakin cepat? Apakah penegakan hukum semakin transparan? Apakah kepercayaan publik meningkat? Itulah ukuran sebenarnya," kata Iwan.

Ia menilai Kabaharkam menjadi salah satu posisi dengan tantangan besar karena bersentuhan langsung dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, seluruh posisi strategis lain juga punya tantangan masing-masing karena berdampak pada arah kebijakan kepolisian secara nasional.

"Semakin strategis jabatan tersebut, semakin besar pula tuntutan profesionalisme, integritas dan kemampuan manajerialnya," tuturnya.

Iwan menyebut momentum mutasi ini penting karena pergantian Kapolri selalu diikuti kebutuhan konsolidasi organisasi. Penataan personel, menurut dia, menjadi salah satu instrumen untuk memastikan rantai komando berjalan efektif. Ia melihat langkah ini sebagai fase awal konsolidasi Jenderal Suyudi Ario Seto, tetapi tantangan sebenarnya baru dimulai setelah mutasi.

Pesan utama dari rotasi ini, kata Iwan, adalah kepemimpinan baru ingin membangun konfigurasi organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan Polri ke depan. Kapolri seolah ingin menyampaikan bahwa organisasi harus terus bergerak dan setiap pejabat siap ditempatkan sesuai kebutuhan institusi. Namun, ia menekankan rotasi harus menghasilkan kinerja, bukan sekadar susunan pejabat baru dengan persoalan lama yang tetap sama.

Menurut Iwan, masyarakat saat ini lebih membutuhkan Polri yang profesional, tegas tetapi humanis, cepat dalam pelayanan, transparan dalam penegakan hukum, dan mampu memberikan rasa aman.

"Setelah mutasi ini, publik akan menunggu bukan siapa yang pindah, tetapi apa yang berubah," pungkasnya.