Jakarta Siapkan Jakarta Bond Rp5,2 Triliun untuk Biayai LRT hingga Rumah Sakit

Jakarta — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan alternatif pembiayaan pembangunan jangka panjang melalui penerbitan obligasi daerah atau Jakarta Bond senilai sekitar Rp5,2 triliun pada 2027.

Dana dari penerbitan obligasi tersebut akan digunakan untuk membiayai sejumlah proyek strategis di Jakarta. Salah satu proyek yang menjadi prioritas adalah perpanjangan LRT Jakarta dari Manggarai hingga Dukuh Atas, selain pembangunan rumah sakit.

Nilai rencana penerbitan Jakarta Bond tersebut meningkat dibandingkan rencana awal sebesar Rp3,5 triliun. Tambahan sekitar Rp1,7 triliun antara lain dialokasikan untuk mendukung proyek perpanjangan LRT Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan penerbitan obligasi daerah merupakan salah satu alternatif pembiayaan pembangunan sekaligus bagian dari upaya memodernisasi pengelolaan fiskal Jakarta.

“Bagi Jakarta, inisiatif ini bukan sekadar instrumen pembiayaan, tetapi juga menjadi tonggak penting modernisasi pengelolaan fiskal daerah menuju kota global terdepan,” kata Pramono saat menerima Vice President, Strategy and Operation Support IFC World Bank Group, Elena Bourganskaia, di Balai Kota Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Ruang Fiskal Jakarta Masih Besar

Dari sisi kemampuan fiskal, Pemprov DKI menyebut kemampuan pengembalian pinjaman Jakarta pada 2026 mencapai 22,74 kali. Angka tersebut jauh di atas ketentuan minimal sebesar 2,5 kali.

Sementara itu, jumlah kumulatif pinjaman Pemprov DKI pada 2026 tercatat sebesar 48,46 persen. Angka tersebut masih berada di bawah batas maksimal 75 persen dari pendapatan APBD yang tidak ditentukan penggunaannya pada tahun sebelumnya.

Pramono mengatakan, secara kapasitas, kemampuan Jakarta dalam menerbitkan obligasi sebenarnya dapat mencapai sekitar Rp20 triliun. Namun, pemerintah daerah memilih mengambil pendekatan konservatif dengan menetapkan rencana penerbitan sekitar Rp5,2 triliun.

Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai Jakarta masih memiliki ruang yang cukup untuk menerbitkan obligasi daerah. Kemampuan tersebut didukung oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta yang relatif besar dan stabil.

“Dengan PAD rata-rata Rp60 triliun lebih, saya rasa cukup mampu bagi Jakarta untuk mengeluarkan obligasi,” kata Nailul saat dihubungi Kompas.com melalui WhatsApp, Rabu (22/7/2026).

Kupon Jadi Tantangan

Meski memiliki ruang fiskal yang cukup, penerbitan Jakarta Bond tetap memiliki tantangan, terutama dalam menentukan tingkat imbal hasil yang mampu menarik minat investor tanpa membebani APBD.

Jakarta Bond direncanakan memiliki tenor tujuh tahun dengan kupon sekitar 7-8 persen. Namun, besaran kupon tersebut belum final dan masih akan disesuaikan dengan kondisi pasar ketika obligasi diterbitkan.

Menurut Nailul, tingkat kupon menjadi salah satu faktor penting yang akan menentukan daya tarik Jakarta Bond di tengah persaingan dengan instrumen investasi lainnya.

“Namun pertanyaannya adalah mau memberikan bunga berapa? Dengan kondisi bunga investasi saat ini, saya rasa akan menjadi tantangan Jakarta untuk bersaing dengan obligasi swasta,” ujarnya.

Nailul mengingatkan Pemprov DKI agar tidak menetapkan imbal hasil terlalu tinggi. Sebab, kupon yang besar akan meningkatkan beban pembayaran pemerintah daerah dan berpotensi menekan ruang fiskal Jakarta dalam jangka panjang.

“Sangat tergantung dengan berapa imbal hasil yang ditawarkan oleh Pemprov DKI kepada pemegang obligasi. Ketika sangat tinggi, misalkan di atas 11 persen, itu akan mengganggu fiskal daerah ke depan,” kata Nailul.

Dengan rencana penerbitan sekitar Rp5,2 triliun, Jakarta memilih memanfaatkan ruang pembiayaannya secara lebih hati-hati. Jakarta Bond diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan alternatif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus mendukung transformasi Jakarta sebagai kota global, tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap keuangan daerah.