Pramono Minta Pak Ogah di Jalan Protokol Jakarta Segera Ditertibkan Bersama

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta keberadaan pengatur lalu lintas ilegal atau yang dikenal dengan sebutan "Pak Ogah" di sejumlah jalan protokol segera ditertibkan. Langkah tersebut dinilai penting sebagai bagian dari upaya menciptakan ketertiban berlalu lintas sekaligus mendukung transformasi Jakarta menuju kota global.

Permintaan tersebut disampaikan Pramono kepada Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta agar meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Sinergi kedua instansi itu diharapkan mampu memastikan pengaturan lalu lintas dilakukan oleh petugas resmi yang memiliki kewenangan.

Berdasarkan siaran pers Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, penertiban terhadap pengatur lalu lintas ilegal diperlukan untuk menghadirkan sistem transportasi yang lebih tertib dan aman. Pemerintah juga menilai langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola perkotaan yang lebih baik.

"Saya juga meminta kepada Dinas Perhubungan untuk tempat-tempat jalan-jalan protokol yang ada Pak Ogah-nya ditertibkan," kata Pramono seperti dikutip dari situs resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Pramono menegaskan bahwa pengelolaan serta pengaturan lalu lintas di jalan merupakan tanggung jawab instansi yang memiliki kewenangan. Oleh karena itu, ia meminta Dishub DKI Jakarta memperkuat kerja sama dengan Polda Metro Jaya agar pengaturan arus kendaraan berjalan lebih efektif dan terkoordinasi.

Menurutnya, kehadiran petugas resmi dalam mengatur lalu lintas akan memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat sekaligus menciptakan kondisi jalan yang lebih tertib.

"Karena saya kepingin Jakarta menjadi lebih rapi, semuanya ditangani oleh Dinas Perhubungan dan juga tentunya dengan Polda Metro Jaya untuk lalu lintasnya," kata dia.

Pramono berharap langkah penertiban tersebut dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat yang setiap hari beraktivitas di Ibu Kota. Selain meningkatkan ketertiban, kebijakan tersebut juga diharapkan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi para pengguna jalan.

"Mudah-mudahan membuat Jakarta lebih nyaman, lebih aman, lebih bisa dinikmati," ujar Pramono.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mendorong berbagai inovasi dan kolaborasi dalam pengelolaan sistem transportasi perkotaan. Salah satu fokus yang dilakukan adalah memperkuat integrasi antarmoda sehingga mobilitas masyarakat dapat berlangsung lebih efisien.

Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan kualitas layanan transportasi publik agar semakin mudah diakses masyarakat. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi untuk menghadirkan sistem transportasi yang lebih modern dan terintegrasi.

Pemprov DKI Jakarta juga menaruh perhatian terhadap terciptanya ruang kota yang aman, nyaman, serta tertib bagi seluruh warga. Penataan lalu lintas, termasuk melalui penertiban pengatur lalu lintas ilegal, dinilai menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung tujuan tersebut.

Melalui berbagai kebijakan tersebut, pemerintah berharap penggunaan transportasi publik di Jakarta dapat terus meningkat. Peningkatan jumlah pengguna transportasi umum dipandang sebagai bagian dari transformasi Jakarta menuju kota global yang memiliki sistem mobilitas modern, tertib, dan berkelanjutan.

Kolaborasi antara Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya diharapkan mampu memperkuat pengawasan di lapangan. Dengan demikian, pengaturan lalu lintas dapat dilakukan secara profesional oleh petugas yang memiliki kewenangan sehingga tercipta kondisi jalan yang lebih tertib dan memberikan kenyamanan bagi seluruh pengguna jalan.