Tito Karnavian: Kampung Narkoba Hanya Puncak Gunung Es, Pemerintah Fokus Atasi Akar Masalah

Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pemerintah berupaya menyelesaikan persoalan kawasan yang dikenal sebagai kampung narkoba, termasuk Kampung Ambon di Jakarta Barat. Menurutnya, peredaran narkoba merupakan salah satu persoalan yang perlu ditangani secara menyeluruh dengan turut menyelesaikan akar masalah sosial dan ekonomi masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat meninjau program bedah rumah di Kompleks Permata atau Kampung Ambon, Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (24/10/2026). Dalam kunjungan itu, ia didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kapolda Metro Jaya.

“Kita lihat bahwa di kampung narkoba misalnya ya, itu hanya puncak gunung es-nya aja. Tapi kita berusaha untuk menyelesaikan akar masalahnya,” kata Tito kepada wartawan.

Pemerintah Bidik Akar Masalah Sosial

Tito menjelaskan, penanganan persoalan di kawasan yang dikenal sebagai pusat peredaran narkoba tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum. Pemerintah juga perlu memperhatikan kondisi sosial masyarakat, termasuk keterbatasan akses terhadap hunian yang layak dan pemberdayaan warga kurang mampu.

Melalui program bedah rumah dan berbagai program pemberdayaan masyarakat, pemerintah berharap dapat memperbaiki kualitas hidup warga sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang lebih baik.

Tito menilai, program-program yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto pada dasarnya diarahkan untuk membantu masyarakat kecil.

“Kalau diperhatikan seluruh program beliau itu adalah program-program yang sangat pro kepada rakyat kecil,” jelasnya.

Ia menambahkan, bantuan perumahan menjadi salah satu bentuk intervensi yang dibutuhkan masyarakat yang selama ini belum tersentuh program bantuan pemerintah.

Target Bedah 450.000 Rumah

Dalam kesempatan tersebut, Tito menyoroti kondisi warga yang selama puluhan tahun belum pernah menerima bantuan perbaikan rumah. Ia mencontohkan seorang warga yang disebutnya telah 53 tahun tidak memperoleh bantuan, sehingga kondisi huniannya memprihatinkan.

Menurut Tito, kondisi seperti itu menunjukkan pentingnya kehadiran pemerintah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Ini perlu disentuh. Kita akan terus jalan terus. Masih ada waktu-waktu ke depan,” ujarnya.

Pemerintah, lanjut Tito, menargetkan program bedah rumah dapat menjangkau 450.000 rumah. Pelaksanaannya diharapkan terus berlanjut sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat menikmati hunian yang layak.

Libatkan Berbagai Kementerian dan Pemerintah Daerah

Tito berharap penanganan persoalan masyarakat dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor. Sejumlah pihak yang diharapkan terlibat antara lain Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), PNM Mekaar untuk pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kepolisian.

Menurutnya, sinergi berbagai lembaga tersebut diperlukan agar persoalan perumahan, kesejahteraan ekonomi, dan keamanan lingkungan dapat ditangani secara terpadu.

Ia juga meminta pemerintah daerah ikut mendukung program-program yang berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk melalui pengalokasian anggaran.

“Kita harapkan semua. Ini harus didukung oleh pemerintah daerah. Saya mohon juga untuk pemerintah daerah DKI juga menganggarkan untuk program-program ini,” kata Tito.