Prabowo Bentuk Kemenko Baru, Bahlil Dipercaya Perkuat Hilirisasi

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto melakukan penataan kembali Kabinet Merah Putih pada Kamis (1/10/2026). Salah satu perubahan strategis adalah pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi dengan Bahlil Lahadalia dipercaya sebagai menteri koordinator. Bahlil juga tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Bahlil resmi dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Kamis. Pengangkatan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Dengan posisi tersebut, Bahlil kini memegang dua tanggung jawab sekaligus, yakni sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi serta Menteri ESDM. Penempatan dua agenda tersebut dalam satu koordinasi pemerintahan menunjukkan fokus pada percepatan pelaksanaan hilirisasi dan transisi energi.

Usai dilantik, Bahlil mengatakan mandat tersebut akan dijalankan sesuai kewenangan dan arahan Presiden. Ia menyebut hilirisasi dan transisi energi merupakan bagian dari Asta Cita yang perlu dikonsolidasikan melalui kementerian koordinator baru.

“Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya Asta Cita adalah tentang Hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan eksekusi ke depan,” kata Bahlil.

Dalam struktur kebijakan pemerintah, agenda hilirisasi dan energi memiliki keterkaitan erat. Pengembangan industri pengolahan mineral membutuhkan pasokan energi yang memadai dan kompetitif. Pada saat yang sama, pengembangan energi, termasuk transisi energi dan industri yang berkaitan dengan kendaraan listrik, berkaitan dengan agenda peningkatan nilai tambah sumber daya alam.

Pemerintah sebelumnya menempatkan hilirisasi sebagai salah satu sektor prioritas pembangunan. Dalam naskah yang menjadi dasar pemberitaan ini, 28 komoditas prioritas hilirisasi disebut memiliki potensi investasi hingga USD618,1 miliar, potensi ekspor USD857,9 miliar serta potensi penyerapan lebih dari tiga juta tenaga kerja hingga 2040.

Karena itu, tanggung jawab Bahlil tidak berhenti pada koordinasi kelembagaan. Agenda hilirisasi juga menghadapkan pemerintah pada tantangan untuk memastikan pengolahan sumber daya alam menghasilkan nilai tambah, investasi, ekspor, penerimaan negara dan lapangan kerja.

Pengamat kebijakan publik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Public Policy (IPP), Aldi Pradana, menilai penempatan Bahlil sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM menunjukkan besarnya mandat yang diberikan pemerintah dalam mengawal agenda tersebut.

“Kalau struktur baru ini benar-benar dijalankan, maka Bahlil tidak hanya mendapatkan jabatan baru. Ia mendapatkan mandat yang jauh lebih besar. Hilirisasi harus dikawal dari hulu sampai menghasilkan nilai ekonomi di dalam negeri, sementara sektor energi harus menjamin industri tersebut memiliki pasokan dan harga energi yang kompetitif,” ujar Aldi melalui pesan singkatnya, Senin (1/10).

Menurut Aldi, posisi Bahlil sebagai Menko sekaligus Menteri ESDM dapat menjadi ruang untuk menyatukan kebijakan hilirisasi dan energi. Namun, rangkap tanggung jawab tersebut juga membutuhkan pengelolaan pemerintahan yang efektif.

“Ini bisa menjadi peluang untuk menyatukan kebijakan. Tetapi jangan sampai rangkap jabatan justru membuat konsentrasi pemerintahan terpecah. Ukurannya sederhana: apakah kebijakan menjadi lebih cepat, investasi lebih produktif, industri tumbuh dan masyarakat mendapatkan manfaat,” katanya.

Aldi menilai pembentukan kementerian koordinator baru harus diikuti target yang jelas. Perubahan struktur birokrasi, menurut dia, perlu diterjemahkan menjadi program dan hasil yang dapat diukur.

“Publik tidak membutuhkan sekadar nomenklatur baru. Publik membutuhkan hasil. Kalau pemerintah berani membentuk kementerian koordinator baru, maka harus ada target yang jelas dan bisa diukur,” tegasnya.

Ia juga menilai keberhasilan agenda tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menghubungkan hilirisasi, investasi, energi, industri, ekspor dan penciptaan lapangan kerja dalam kebijakan yang konsisten.

“Jangan sampai Indonesia hanya menjadi tempat mengambil bahan mentah dan membangun fasilitas pengolahan, tetapi nilai tambah terbesarnya tetap dinikmati pihak lain. Hilirisasi harus membuat Indonesia naik kelas dalam rantai produksi global,” ujar Aldi.

Sementara itu, Bahlil menyatakan kementerian koordinator baru dibentuk untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas hilirisasi dan transisi energi. Ia menyebut kondisi geopolitik dan dinamika ekonomi global sebagai bagian dari konteks yang membuat koordinasi kebijakan tersebut diperlukan.

Dengan mandat baru tersebut, Bahlil kini harus menjalankan koordinasi pada agenda hilirisasi dan transisi energi sekaligus tetap menangani tugas sebagai Menteri ESDM. Pemerintah menempatkan koordinasi tersebut untuk mempercepat eksekusi program prioritas yang berkaitan dengan hilirisasi dan transisi energi.

Bagi Aldi, ukuran pelaksanaan kebijakan tersebut pada akhirnya berada pada hasil yang dapat dirasakan. Hilirisasi diharapkan tidak berhenti pada pembangunan fasilitas pengolahan, tetapi mampu menghubungkan sumber daya alam dengan industri, investasi, ekspor dan penciptaan lapangan kerja.

Dengan demikian, pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi menjadi perubahan kelembagaan baru dalam pemerintahan Prabowo. Bahlil kini mendapat mandat untuk mengawal dua agenda tersebut sekaligus tetap memimpin Kementerian ESDM.