Jutaan Keluarga hingga Mahasiswa Terima Bansos, Total Anggaran Capai Rp115,8 Triliun

Jakarta – Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja bantuan sosial (bansos) mencapai Rp115,8 triliun hingga 30 September 2026. Angka tersebut setara dengan 71,2 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Realisasi belanja bansos tersebut meningkat 2,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp112,7 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, realisasi tersebut mencakup seluruh program bansos reguler yang dijalankan pemerintah untuk membantu masyarakat penerima manfaat.

“Belanja bantuan sosial Rp115,8 triliun, 71,2 persen dari pagu APBN, termasuk untuk seluruh bansos reguler yang berjalan,” kata Suahasil dalam Konferensi Pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Peningkatan realisasi belanja bansos terutama didorong oleh penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk semester II 2026.

Dari sisi pendidikan, pemerintah telah menyalurkan anggaran PIP sebesar Rp11,1 triliun kepada 16 juta siswa dari keluarga miskin dan rentan. Bantuan ini ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi siswa yang membutuhkan.

Sementara itu, penyaluran KIP Kuliah mencapai Rp14,4 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 878 ribu mahasiswa dari keluarga miskin dan rentan. Program tersebut membantu pembiayaan pendidikan tinggi agar mahasiswa dapat melanjutkan studi.

Penyaluran kedua program ini menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan belanja bansos dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

Selain bantuan pendidikan, pemerintah juga melanjutkan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Kartu Sembako untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat.

Hingga akhir September 2026, realisasi anggaran PKH tercatat sebesar Rp21,8 triliun yang disalurkan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Program PKH merupakan salah satu instrumen perlindungan sosial pemerintah untuk membantu keluarga penerima manfaat memenuhi kebutuhan dasar.

Adapun penyaluran Program Kartu Sembako mencapai Rp28,2 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 17,6 juta KPM. Bantuan ini diarahkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Penyaluran kedua program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli dan membantu masyarakat berpenghasilan rendah memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pada sektor kesehatan, pemerintah telah merealisasikan anggaran bantuan iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) sebesar Rp34,7 triliun.

Anggaran tersebut mencakup 96,7 juta peserta yang memenuhi kriteria penerima bantuan. Melalui program ini, pemerintah membantu pembayaran iuran JKN agar masyarakat yang membutuhkan tetap dapat mengakses layanan kesehatan.

Bantuan iuran PBI JKN menjadi salah satu komponen belanja perlindungan sosial dengan nilai realisasi terbesar hingga September 2026.

Selain program bansos reguler, pemerintah juga merealisasikan anggaran sebesar Rp5,6 triliun untuk asistensi, rehabilitasi, dan penanggulangan bencana.