Karhutla Masih Meluas, 639 Hektare Lahan Terbakar di Enam Provinsi

Jakarta — Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas untuk membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia pada Senin (12/10). Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sekitar 639 hektare lahan masih tercatat terbakar di enam provinsi.

Saat ini, pemerintah memprioritaskan upaya pemadaman di dua wilayah, yakni Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Kebakaran yang terjadi juga menjadi perhatian negara-negara tetangga, terutama Singapura dan Malaysia, akibat dampak kabut asap yang melintasi batas negara.

Meski kebakaran masih terjadi di sejumlah titik dan menimbulkan kabut asap tebal, pemerintah mengklaim tingkat keberhasilan pemadaman telah mencapai lebih dari 80 persen.

“Operasi darat didukung lebih dari 60.177 personel gabungan, dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya,” tulis akun resmi Sekretariat Kabinet melalui unggahan di Instagram

Untuk mempercepat penanganan kebakaran, pemerintah terus mengintensifkan operasi pemadaman melalui jalur darat dan udara. Salah satu upaya yang dilakukan adalah operasi water bombing atau penyiraman air menggunakan helikopter di sejumlah wilayah terdampak.

Selain itu, pemerintah menerapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengoptimalkan pertumbuhan awan hujan sebagai upaya membantu pemadaman kebakaran. Langkah tersebut dilakukan seiring dengan perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026.

Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Prabowo meminta seluruh jajaran terkait memperkuat penanganan karhutla dengan mengerahkan sumber daya secara optimal.

“Presiden meminta agar upaya penanganan karhutla terus diperkuat dan seluruh sumber daya dikerahkan secara optimal untuk mempercepat pemadaman serta mencegah meluasnya kebakaran,” demikian keterangan Sekretariat Kabinet.

Pemerintah Belum Tetapkan Status Bencana Nasional

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah belum berencana menetapkan karhutla yang terjadi saat ini sebagai bencana nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Dudung seusai mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo.

“Belum-belum (jadi bencana nasional). Masih mampu kita mengatasi,” kata Dudung.

Dudung juga menyebut tidak ada pembahasan mengenai tawaran bantuan pemadaman dari negara lain dalam rapat tersebut.

Menurut dia, penanganan kebakaran di lapangan menghadapi sejumlah kendala. Tantangan itu meliputi lokasi kebakaran yang sulit dijangkau, penanganan satwa liar, serta keterbatasan jangkauan kendaraan dan alat berat untuk menjangkau titik api.

Ketebalan asap di sejumlah wilayah turut menyulitkan operasi udara menggunakan helikopter. Karena itu, upaya pemadaman saat ini lebih difokuskan melalui jalur darat.

Pencegahan Karhutla Turut Diperkuat

Selain penanganan darurat, pemerintah juga berupaya memperkuat langkah pencegahan agar kebakaran tidak semakin meluas. Dudung mengatakan Presiden Prabowo meminta agar upaya pencegahan karhutla digencarkan dengan melibatkan para kepala daerah.

Keterlibatan pemerintah daerah dinilai penting untuk mendukung pengawasan wilayah rawan kebakaran serta memperkuat koordinasi dalam penanganan karhutla.

Dengan masih adanya lahan terbakar di enam provinsi, pemerintah menghadapi tantangan untuk menuntaskan pemadaman sekaligus mengurangi dampak kabut asap yang dirasakan masyarakat, termasuk di negara-negara tetangga.

Upaya pemadaman, modifikasi cuaca, dan pencegahan diharapkan dapat menekan penyebaran titik api serta mencegah munculnya kebakaran baru di wilayah terdampak.