PKB Deklarasikan Satgas Prabowonomics, Kawal Implementasi Ekonomi Konstitusi

Jakarta — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Pasukan Jihad Kebangkitan Bangsa (Panji Bangsa) mendeklarasikan Satuan Tugas (Satgas) Prabowonomics untuk mengawal pelaksanaan agenda ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum Dewan Komando Pusat Panji Bangsa, Rivqy Abdul Halim, mengatakan pembentukan satgas tersebut bukan sekadar gerakan politik, melainkan upaya mendorong implementasi ekonomi konstitusi dalam kebijakan pemerintah.

“Satgas Prabowonomics dibentuk untuk mengawal arah baru ekonomi konstitusi untuk masa depan Indonesia, sesuai dengan hasil ijtima ulama yang direkomendasikan kepada Presiden Prabowo Subianto saat Harlah PKB ke-28 kemarin,” ujar Rivqy kepada wartawan di Kantor DPP PKB, Kamis (13/8/2026).

Menurut Rivqy, pengawalan akan difokuskan pada program pemerintah yang berkaitan dengan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Kedua pasal tersebut dinilai penting sebagai pijakan pembangunan ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga pemerataan dan perlindungan sosial.

“Poinnya kita akan berada di barisan terdepan untuk mengawal dan melanjutkan program pemerintah yang merupakan implementasi dari Pasal 33 dan 34,” katanya.

Rivqy menegaskan, Panji Bangsa ingin memastikan konsep ekonomi konstitusi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, keberhasilan kebijakan ekonomi tidak hanya diukur dari sisi kebijakan, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat, khususnya kelompok ekonomi rakyat dan masyarakat lapisan bawah.

“Kita ingin ekonomi konstitusi itu benar-benar terasa. Jangan sampai kebijakan bagus di atas kertas, tetapi manfaatnya tidak sampai ke masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Satgas Prabowonomics, Ahmad Riyadi atau Ary, mengatakan satgas tersebut akan menjalankan sejumlah agenda, mulai dari kajian kebijakan hingga pemantauan implementasi program pemerintah di lapangan.

“Kita sudah mengagendakan beberapa FGD terkait kebijakan ekonomi di berbagai sektor. Selain diskusi, satgas juga akan berperan aktif memantau di lapangan secara langsung untuk memastikan program pemerintah berjalan dan tepat sasaran,” kata Ary.

Pasca deklarasi, Satgas Prabowonomics juga akan menggelar dialog di sejumlah daerah dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat dan pelaku ekonomi.

Dialog pertama dijadwalkan berlangsung pada 18 Agustus di Jawa Barat bersama kelompok santri. Selanjutnya, dialog digelar pada 22 Agustus di Sulawesi Selatan dengan melibatkan kepala desa dan aktivis desa.

Kemudian, pada 28 Agustus, dialog akan digelar di Jawa Timur bersama komunitas nelayan. Agenda berlanjut pada 8 September di Jakarta dengan melibatkan kelompok ekonomi kreatif.

Sementara pada 15 September, Satgas Prabowonomics akan menggelar dialog di Jawa Tengah bersama kelompok petani. Sejumlah agenda lain juga telah disiapkan di beberapa daerah.

Ary mengatakan rangkaian dialog tersebut akan menjadi ruang untuk menggali perspektif masyarakat mengenai berbagai kebijakan ekonomi pemerintah, sekaligus mengidentifikasi persoalan yang muncul dalam implementasinya.

“Kalau ada program yang bagus, tentu kita dorong. Kalau di lapangan ditemukan kendala atau belum tepat sasaran, itu juga akan menjadi bahan evaluasi dan masukan kepada pemerintah,” tuturnya.

Pembentukan Satgas Prabowonomics menjadi langkah Panji Bangsa untuk mengambil peran lebih aktif dalam mengawal agenda ekonomi pemerintahan Prabowo. Dukungan terhadap pemerintah, menurut Panji Bangsa, akan berjalan beriringan dengan fungsi pemantauan dan evaluasi.

Satgas tersebut diharapkan tidak hanya menjadi wadah pendukung kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi penghubung antara kebijakan ekonomi dengan kondisi masyarakat di lapangan. Pemerataan kesejahteraan dan keberpihakan terhadap ekonomi rakyat pun disebut menjadi fokus utama gerakan tersebut.