Ancaman Deepfake Pemilu, Bawaslu Perkuat Pengawasan Digital

Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyoroti munculnya ancaman baru terhadap kualitas demokrasi di Indonesia seiring pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Teknologi seperti deepfake, manipulasi audio-visual, hingga impersonasi tokoh dinilai berpotensi mengaburkan batas antara fakta dan rekayasa digital di tengah masyarakat.

Isu tersebut mengemuka dalam forum Bawaslu Campus Connect bertajuk “Generasi Digital, Demokrasi Transparan” yang digelar di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Rabu (12/8).

Anggota Bawaslu RI sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi, Dr. H. Puadi, S.Pd., M.M., mengatakan perkembangan teknologi telah membawa demokrasi memasuki situasi baru. Masyarakat tidak hanya menghadapi disinformasi berbasis teks, tetapi juga konten digital yang semakin sulit dibedakan dari kenyataan.

"Pertanyaan terbesarnya adalah bagaimana demokrasi dapat bekerja apabila warga negara semakin sulit membedakan mana informasi yang faktual dan mana yang rekayasa digital," ujar Puadi dalam keterangannya.

Menurut Puadi, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa tantangan demokrasi tidak lagi hanya berkaitan dengan penyebaran informasi palsu, tetapi juga kemampuan teknologi menciptakan realitas sintetis yang dapat memengaruhi persepsi publik.

Pergeseran Kekuasaan Informasi

Puadi menjelaskan, kekuasaan di era digital tidak lagi hanya berpusat pada institusi formal. Jaringan informasi dan algoritma turut memiliki pengaruh dalam menentukan bagaimana suatu informasi beredar dan diterima masyarakat.

Situasi itu melahirkan paradoks. Narasi yang memiliki dasar kuat dan bernilai secara substansi dapat kalah populer dibandingkan konten yang sengaja dibuat untuk memengaruhi atau memanipulasi persepsi publik.

Dalam menghadapi perubahan tersebut, Bawaslu melakukan transformasi terhadap sistem pengawasan Pemilu. Transformasi itu tidak hanya diarahkan pada mekanisasi administrasi atau pengembangan aplikasi baru, tetapi juga melalui penerapan model pengawasan berbasis data dan risiko atau risk-based supervision.

Melalui pendekatan tersebut, pengawasan diarahkan untuk membaca serta memetakan potensi risiko dan kerawanan sebelum pelanggaran maupun manipulasi digital terjadi.

Perubahan pola pengawasan ini menjadi penting seiring meningkatnya tantangan di ruang digital. Teknologi dapat digunakan untuk menyebarkan informasi secara luas, tetapi pada saat yang sama dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan konten yang memengaruhi persepsi masyarakat.

Pentingnya Etika dan Keamanan Data

Meski memanfaatkan teknologi dalam pengawasan, Bawaslu tetap menekankan pentingnya aspek etika, transparansi, keamanan data, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Puadi menilai arsitektur sebuah platform digital memiliki pengaruh terhadap informasi yang mudah diakses maupun informasi yang dibatasi. Karena itu, pemanfaatan teknologi dalam demokrasi tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip yang melindungi kepentingan masyarakat.

Bawaslu juga mendorong munculnya sikap kritis terhadap algoritma di kalangan pemilih muda, terutama mahasiswa. Generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi mampu melakukan verifikasi sebelum mempercayai maupun menyebarkan sebuah konten.

"Jangan hanya bertanya apakah sebuah informasi itu menarik. Bertanyalah siapa yang menyebarkannya, apa kepentingan di baliknya, dan selalu tuntut bukti sebelum membagikannya," tegasnya.

Sikap kritis tersebut dinilai penting untuk menghadapi arus informasi digital yang semakin kompleks. Kemampuan memeriksa sumber, memahami kepentingan di balik penyebaran informasi, serta menuntut bukti menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas informasi dalam ruang demokrasi.

Bawaslu Buka Akses Data untuk Akademisi

Selain mendorong literasi digital, Bawaslu juga memperkuat pengawasan berbasis pengetahuan dengan membuka akses Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) bagi civitas akademika.

Mahasiswa dan peneliti diperbolehkan memanfaatkan data Bawaslu untuk kebutuhan riset ilmiah, termasuk skripsi, tesis, hingga disertasi. Data tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai bagian dari kajian mengenai pengawasan demokrasi.

Langkah tersebut menempatkan perguruan tinggi sebagai bagian dari upaya memperkuat pengetahuan mengenai demokrasi dan pengawasan Pemilu. Mahasiswa tidak hanya didorong untuk memahami perkembangan teknologi, tetapi juga terlibat dalam kajian yang berkaitan dengan tantangan pengawasan demokrasi di era digital.

Melalui Bawaslu Campus Connect, Bawaslu mendorong generasi muda untuk memiliki kemampuan memahami perkembangan teknologi sekaligus bersikap kritis terhadap informasi yang beredar.

Perkembangan AI, deepfake, manipulasi audio-visual, dan impersonasi tokoh menunjukkan bahwa tantangan demokrasi di ruang digital terus berkembang. Karena itu, kemampuan membedakan informasi faktual dari rekayasa digital menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi.