Hariqo Wibawa Satria Respons Keputusan SD Muhammadiyah 1 Trenggalek Keluar dari MBG: Kritik Sangat Berharga untuk Perbaikan

Jakarta – Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI, Hariqo Wibawa Satria, merespons keputusan SD Muhammadiyah 1 Trenggalek yang tidak lagi mengikuti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun ajaran 2026/2027.

Melalui unggahan di akun media sosial X, Jumat (17/7/2026), Hariqo menyampaikan apresiasi atas kritik yang disampaikan pihak sekolah dan menilai masukan tersebut penting sebagai bahan evaluasi program.

Dalam unggahannya, Hariqo mengawali pernyataannya dengan mengucapkan terima kasih kepada Kepala SD Muhammadiyah 1 Trenggalek, Ikhsan Nur Wahyudi, yang sebelumnya menjelaskan tiga alasan sekolah tidak melanjutkan keikutsertaan dalam MBG, yakni berkurangnya waktu belajar, adanya sekolah lain yang dinilai lebih membutuhkan, serta persoalan sisa makanan yang berpotensi terbuang.

Hariqo menegaskan bahwa pemerintah menghormati keputusan sekolah tersebut. Namun, terkait alasan berkurangnya waktu belajar, ia berpandangan bahwa kegiatan makan bersama juga dapat menjadi bagian dari proses pendidikan.

Menurutnya, momentum sebelum, saat, maupun setelah makan dapat dimanfaatkan untuk memberikan pendidikan karakter, edukasi gizi, penghargaan terhadap petani dan pelaku sektor pangan, pembiasaan hidup bersih, budaya antre, gotong royong, hingga penanaman nilai integritas dan tanggung jawab kepada peserta didik.

Ia mencontohkan sistem makan siang sekolah di Jepang atau Kyushoku yang telah lama diterapkan sebagai bagian dari pendidikan moral dan karakter siswa. Menurut Hariqo, konsep MBG di Indonesia memiliki kemiripan dengan praktik tersebut melalui dukungan dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan penyesuaian sesuai kondisi di masing-masing daerah.

Meski demikian, Hariqo menyatakan pemerintah sependapat dengan pandangan Kepala SD Muhammadiyah 1 Trenggalek bahwa setiap sekolah memiliki kondisi yang berbeda.

"Jika sebuah sekolah telah memiliki fasilitas atau program internal yang memadai untuk memenuhi standar gizi siswanya, serta didukung kemampuan partisipasi para orang tua dan kemandirian gizi dari pihak keluarga, maka sekolah tersebut memiliki hak untuk tidak ikut serta dalam program MBG," tulisnya.

Ia menyebut kebijakan tersebut telah sejalan dengan arahan pimpinan Badan Gizi Nasional.

Hariqo juga mengakui persoalan sisa makanan sebagai salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian. Menurutnya, Badan Gizi Nasional telah meminta pengelola dapur MBG menyesuaikan standar porsi bagi siswa sekolah dasar guna mengurangi potensi makanan terbuang.

Selain itu, ia menyebut sejumlah dapur MBG dan SPPG telah mengolah limbah makanan menjadi biogas maupun pakan ternak sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar. Evaluasi terhadap sisa makanan, lanjutnya, juga perlu mempertimbangkan faktor cita rasa menu, kebiasaan konsumsi anak, hingga proses adaptasi terhadap pola makan bergizi seimbang.

Dalam unggahannya, Hariqo turut mengutip kisah inovasi tujuh siswa SMA Negeri 1 Medan yang berhasil mengolah limbah organik menjadi bata dan genteng ramah lingkungan hingga meraih penghargaan internasional di Jepang. Menurutnya, inovasi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan limbah dapat memberikan manfaat yang lebih luas apabila dikelola secara kreatif.

Pada bagian akhir pernyataannya, Hariqo membandingkan pengalaman sejumlah negara yang telah lebih dahulu menjalankan program makan di sekolah, seperti Amerika Serikat, Jepang, Brasil, India, Korea Selatan, dan Maroko. Ia menilai Indonesia yang baru sekitar 19 bulan menjalankan Program MBG masih membutuhkan penyempurnaan secara berkelanjutan.

"Kritik dan saran dari siapa pun sangat-sangat berharga," tulis Hariqo. Ia menambahkan bahwa setiap kritik terhadap Program MBG merupakan masukan penting untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program di masa mendatang.

Sebelumnya, SD Muhammadiyah 1 Trenggalek memutuskan tidak mengikuti Program Makan Bergizi Gratis pada tahun ajaran 2026/2027. Pihak sekolah menegaskan keputusan tersebut hanya bersifat sementara dan akan dievaluasi kembali apabila terdapat perbaikan dalam pelaksanaan program.