IPR Soroti Empat Aspek Penting Keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis Pemerintah Nasional

Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, mengingatkan pemerintah agar pelaksanaan kembali Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berfokus pada tujuan utama, yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ia menilai program tersebut merupakan investasi jangka panjang yang berperan penting dalam menekan angka stunting, memperbaiki status gizi anak, serta meningkatkan daya saing generasi muda di masa depan.

Menurut Iwan, orientasi program tidak boleh bergeser hanya menjadi upaya mengejar target penyerapan anggaran atau pencapaian administratif. Ia menekankan bahwa keberhasilan MBG harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

"Menurut saya, yang paling penting ketika pemerintah kembali menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah memastikan bahwa orientasi utamanya tetap pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, bukan sekadar mengejar target penyerapan anggaran atau pencapaian administratif. Program ini merupakan investasi jangka panjang untuk menekan angka stunting, meningkatkan kualitas gizi anak, serta memperkuat daya saing generasi Indonesia di masa depan," ujar Iwan Setiawan, Selasa (14/7).

Ia menjelaskan terdapat sedikitnya empat aspek yang perlu menjadi perhatian pemerintah agar pelaksanaan MBG dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang berkelanjutan.

Aspek pertama adalah kualitas dan keamanan pangan. Menurut Iwan, seluruh proses penyediaan makanan harus memenuhi standar keamanan pangan yang ketat, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga penyajian di sekolah.

Ia mengingatkan bahwa aspek keamanan pangan menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan karena berkaitan langsung dengan kesehatan para penerima manfaat. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memastikan setiap tahapan dalam rantai pasok berjalan sesuai standar sehingga dapat mencegah terjadinya kasus keracunan maupun persoalan kesehatan lainnya.

Aspek kedua berkaitan dengan penguatan tata kelola dan sistem pengawasan. Mengingat cakupan MBG berskala nasional dengan dukungan anggaran yang besar, menurut Iwan diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang transparan, akuntabel, serta berbasis data.

Ia menilai pengawasan tidak cukup hanya dilakukan pemerintah pusat. Pemerintah daerah, lembaga pengawas, sekolah, serta masyarakat juga perlu dilibatkan agar pelaksanaan program dapat dipantau secara menyeluruh dan meminimalkan potensi penyimpangan.

Selain itu, Iwan menyoroti pentingnya sinkronisasi antarlembaga sebagai aspek ketiga yang menentukan keberhasilan program. Ia mengatakan koordinasi yang efektif antara Badan Gizi Nasional, kementerian terkait, pemerintah daerah, dunia pendidikan, dan pelaku usaha menjadi syarat utama agar distribusi makanan dapat berjalan lancar.

Menurutnya, lemahnya koordinasi berpotensi menimbulkan keterlambatan distribusi maupun ketimpangan pelaksanaan program di berbagai daerah.

Aspek keempat yang disoroti adalah dampak ekonomi dari pelaksanaan MBG. Iwan menilai pemerintah perlu memastikan manfaat program tidak hanya dirasakan oleh peserta didik sebagai penerima makanan bergizi, tetapi juga memberikan efek berganda terhadap perekonomian masyarakat.

Ia mendorong agar kebutuhan bahan pangan dalam program tersebut diprioritaskan berasal dari petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. Dengan demikian, MBG tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas gizi anak, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi daerah serta memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pada akhirnya, Iwan menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak cukup dinilai dari banyaknya porsi makanan yang disalurkan kepada masyarakat.

"Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah porsi makanan yang dibagikan, tetapi dari dampaknya terhadap perbaikan status gizi anak, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan ekonomi lokal. Jika aspek-aspek tersebut mampu dijaga secara konsisten, MBG berpotensi menjadi salah satu legacy pembangunan manusia yang paling strategis pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," katanya.

Menurutnya, apabila empat aspek tersebut dijalankan secara konsisten, Program Makan Bergizi Gratis berpotensi menjadi salah satu program strategis yang memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan manusia Indonesia sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah.