Pemprov Papua Tengah Siapkan Pemulihan Pelayanan Publik Pascakerusuhan di Puncak

Nabire — Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyiapkan langkah pemulihan pelayanan publik di Kabupaten Puncak setelah kerusuhan di Ilaga menyebabkan 18 kantor pemerintahan dibakar, dirusak, atau dijarah.

Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengatakan pemerintah provinsi memastikan pelayanan pemerintahan di Kabupaten Puncak tetap berjalan selama proses penanganan dan pemulihan pascakerusuhan berlangsung.

"Kita tidak akan membiarkan mereka berjalan sendiri, kita akan terus bersama-sama dengan masyarakat di Ilaga. Sejumlah pimpinan OPD telah kami utus lebih dulu ke Ilaga untuk membantu penanganan pascakejadian," kata Meki dalam keterangan tertulis yang diterima di Nabire, Jumat (14/08/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Meki saat memimpin Rapat Koordinasi Terpadu di Ilaga, Kabupaten Puncak, Jumat. Dalam rapat itu, Pemprov Papua Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Puncak membahas sejumlah langkah pemulihan pascakerusuhan.

Salah satu prioritas pemerintah adalah melakukan inventarisasi kerusakan gedung, peralatan, dan dokumen pemerintahan. Data tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pemerintahan yang terdampak.

Untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terhenti, pemerintah juga menyiapkan fasilitas alternatif atau ruang kerja sementara bagi instansi yang kantornya mengalami kerusakan.

Di sisi keamanan, pemerintah daerah bersama TNI, Polri, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan langkah pemulihan keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

Pemerintah juga berupaya memulihkan kepercayaan masyarakat melalui dialog dengan berbagai pihak. Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley mengatakan persoalan di Kabupaten Puncak menjadi perhatian serius pemerintah provinsi dan membutuhkan sinergi berbagai pihak agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

Rapat koordinasi tersebut turut menyepakati percepatan perbaikan dan rehabilitasi kantor pemerintahan yang terdampak. Pemerintah juga akan mendorong penyelesaian persoalan penyaluran Dana Desa secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, komunikasi dan dialog dengan tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat akan ditingkatkan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman yang berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat.

Kerusuhan terjadi di Ilaga, Kabupaten Puncak, pada Selasa (11/8/2026) malam. Peristiwa tersebut terjadi di tengah polemik penyaluran Dana Desa tahap pertama Tahun Anggaran 2026.

Polda Papua Tengah kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara terhadap 18 kantor pemerintahan yang terdampak, baik akibat dibakar, dirusak, maupun dijarah dalam peristiwa tersebut.