IDI Panggil Dokter yang Diduga Hina Pasien BPJS Yurizal, Kasus Akan Diproses di MKEK

Jakarta – Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) akan memanggil sejumlah oknum dokter yang diduga menghina atau merundung almarhum Yurizal Tri Chaerawan (29) melalui media sosial. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas dugaan pelanggaran etik setelah kasus Yurizal yang mengkritik layanan BPJS Kesehatan menjadi sorotan publik.

Wakil Ketua Umum PB IDI, dr. Wiweka, menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Yurizal yang sebelumnya mengeluhkan harus menunggu sekitar delapan jam untuk mendapatkan kamar rawat inap di rumah sakit rujukan nasional.

"IDI mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya pasien yang viral tersebut. Semoga amal baiknya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan," ujar dr. Wiweka dalam keterangannya, Kamis (6/8/2026).

Menurut Wiweka, IDI memberikan perhatian serius terhadap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan tenaga medis di media sosial. Ia menegaskan bahwa dokter diperbolehkan menggunakan media sosial sebagai sarana edukasi kepada masyarakat, namun bukan untuk menghina pasien maupun melakukan tindakan yang dapat mencederai martabat profesi kedokteran.

"Tenaga kesehatan boleh bermedia sosial, tetapi sifatnya edukasi. Bukan untuk promosi diri, promosi produk, ataupun menghujat," katanya.

Sebagai langkah awal, PB IDI telah menginstruksikan pengurus wilayah setempat untuk memanggil dokter-dokter yang diduga terlibat guna memberikan klarifikasi dan pembinaan.

"Kami juga menginstruksikan IDI wilayah setempat untuk melakukan pemanggilan, klarifikasi, dan pembinaan terhadap dokter yang bersangkutan," ujarnya.

Selanjutnya, penanganan kasus tersebut akan dilakukan melalui Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Sebelum memasuki persidangan etik, para dokter yang bersangkutan akan menjalani proses klarifikasi atau tabayyun untuk mengetahui duduk perkara secara menyeluruh.

"Ini akan diselesaikan oleh MKEK. Kalau memang ada indikasi kesalahan, sebelum dilakukan persidangan kami akan melakukan pemanggilan sejawat untuk klarifikasi atau tabayyun. Setelah dinilai, baru masuk ke dalam pemeriksaan etik untuk dilihat seberapa besar kesalahannya," tutur Wiweka.

Ia menjelaskan, hasil pemeriksaan MKEK nantinya akan menentukan tingkat pelanggaran etik, mulai dari ringan, sedang, berat, hingga sangat berat. Sanksi yang dijatuhkan akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan berorientasi pada pembinaan profesi.

"Ada yang bersifat ringan, sedang, berat, sampai sangat berat. Tentunya sanksi dalam rangka pembinaan terhadap profesi dokter tersebut, tergantung hasil penilaian dari majelis etik," katanya.

Kasus ini bermula ketika Yurizal Tri Chaerawan, peserta BPJS Kesehatan, mengunggah keluhan di media sosial Threads terkait lamanya waktu tunggu untuk memperoleh ruang perawatan di salah satu rumah sakit rujukan nasional pada 22 Juli 2026. Dalam unggahannya, ia mengaku harus menunggu sekitar delapan jam hingga mendapatkan kamar rawat inap.

Alih-alih memperoleh simpati, unggahan tersebut justru memicu komentar bernada merendahkan dari sejumlah akun yang mengatasnamakan tenaga kesehatan dan dokter. Respons tersebut menuai kritik dari masyarakat karena dinilai tidak menunjukkan empati terhadap pasien yang tengah berjuang melawan penyakitnya.

Yurizal kemudian meninggal dunia pada 31 Juli 2026 setelah menjalani perawatan selama sekitar sepekan. Kepergiannya kembali memicu perdebatan publik mengenai etika tenaga kesehatan dalam menggunakan media sosial serta kualitas pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan.