IPR: Motor Listrik Nasional Dinilai Strategis Perkuat Kemandirian Industri

Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai rencana Presiden Prabowo Subianto meresmikan program motor listrik nasional sebagai langkah positif dan strategis untuk memperkuat kemandirian industri Indonesia. Menurut Iwan, program tersebut tidak semata berkaitan dengan kendaraan listrik, tetapi juga menyangkut pengembangan teknologi, industri, energi, hingga penciptaan lapangan kerja di dalam negeri.

“Ini bukan sekadar soal kendaraan listrik, tetapi bagian dari visi besar Presiden Prabowo untuk membangun Indonesia yang semakin mandiri secara ekonomi, teknologi, dan industri. Negara tidak boleh terus-menerus bergantung pada produk dan teknologi dari luar,” ujar Iwan Setiawan, Kamis (13/8).

Iwan mengatakan pengembangan motor listrik nasional menunjukkan agenda hilirisasi dan industrialisasi pemerintahan Prabowo mulai diarahkan pada sektor yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat serta prospek ekonomi jangka panjang.

Menurut dia, motor listrik perlu ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem industri nasional. Pengembangannya tidak hanya berkaitan dengan produksi kendaraan, tetapi mencakup riset dan teknologi, baterai, komponen, manufaktur, jaringan distribusi, hingga layanan purnajual.

“Motor listrik harus kita lihat sebagai bagian dari ekosistem industri nasional. Mulai dari riset dan teknologi, baterai, komponen, manufaktur, hingga jaringan distribusi dan layanan purnajual. Kalau rantai pasoknya semakin banyak dikerjakan di dalam negeri, maka nilai tambah dan lapangan kerja juga semakin besar berada di Indonesia,” jelasnya.

Iwan menilai program motor listrik nasional juga memiliki keterkaitan dengan gagasan kedaulatan energi. Indonesia memiliki sumber daya mineral strategis yang dapat menjadi basis pengembangan industri baterai dan kendaraan listrik.

Karena itu, ia menilai sumber daya alam Indonesia perlu diolah menjadi kekuatan industri nasional. Pengelolaan tersebut, menurutnya, tidak berhenti pada aktivitas ekspor bahan mentah, tetapi diarahkan untuk menghasilkan nilai tambah melalui pengembangan industri di dalam negeri.

“Visi Presiden Prabowo adalah menjadikan Indonesia negara yang kuat dan berdiri di atas kaki sendiri. Motor listrik nasional bisa menjadi salah satu simbol konkret dari visi tersebut: sumber daya alam kita, teknologi kita kembangkan, industri kita bangun, dan masyarakat Indonesia menjadi pengguna sekaligus bagian dari produksinya,” katanya.

Meski memberikan penilaian positif, Iwan mengingatkan pemerintah agar program tersebut tidak berhenti pada seremoni peluncuran. Keberlanjutan ekosistem industri menjadi salah satu hal yang menurutnya harus mendapat perhatian.

Ia menyebut sejumlah aspek yang perlu dipastikan, mulai dari kualitas produk, harga yang kompetitif, tingkat komponen dalam negeri, insentif yang tepat sasaran, hingga pembangunan infrastruktur pengisian daya.

“Yang paling penting adalah keberlanjutan. Jangan sampai hanya menjadi program pemerintah yang ramai di awal, tetapi ekosistem industrinya tidak berkembang. Pemerintah harus konsisten memberikan kebijakan yang mendorong investasi, inovasi, dan penggunaan produk nasional,” tegasnya.

Iwan optimistis motor listrik nasional dapat menjadi salah satu proyek strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia apabila dikembangkan secara konsisten.

Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak cukup hanya diukur dari jumlah unit kendaraan yang berhasil diproduksi. Penguasaan teknologi, penciptaan nilai tambah, pembukaan lapangan kerja, serta pengurangan ketergantungan terhadap pihak asing juga menjadi indikator penting.

“Pada akhirnya, ukuran keberhasilannya bukan hanya berapa unit motor listrik yang diproduksi, tetapi seberapa besar Indonesia mampu menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan kepada pihak asing. Di situlah makna strategis program ini,” pungkas Iwan.

Dengan demikian, program motor listrik nasional dinilai memiliki ruang untuk menjadi bagian dari agenda penguatan industri dalam negeri.

Namun, keberlanjutan kebijakan, pengembangan ekosistem, dan kemampuan industri nasional dalam menguasai rantai nilai menjadi faktor yang menurut Iwan perlu dijaga agar program tersebut memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.