IPR Nilai Sudaryono Layak Pimpin BGN, Perkuat Integrasi Pangan dan Program Makan Bergizi Nasional

Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono merupakan salah satu figur yang layak dipertimbangkan untuk memimpin Badan Gizi Nasional (BGN) apabila Presiden Prabowo Subianto memutuskan melakukan pergantian kepemimpinan di lembaga tersebut. Menurutnya, BGN membutuhkan pemimpin yang memiliki pemahaman menyeluruh mengenai sektor pangan, kemampuan manajerial, serta pengalaman birokrasi untuk mendukung implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Iwan mengatakan, tantangan yang dihadapi BGN tidak hanya berkaitan dengan distribusi makanan bergizi kepada masyarakat. Lebih dari itu, lembaga tersebut juga harus mampu memastikan keberlangsungan rantai pasok pangan, penguatan produksi nasional, pemberdayaan petani, hingga pengelolaan anggaran yang efektif.

"Program MBG tidak hanya berbicara soal distribusi makanan, tetapi juga menyangkut rantai pasok pangan, pemberdayaan petani, penguatan produksi nasional, hingga tata kelola anggaran yang efektif. Karena itu, Kepala BGN idealnya adalah sosok yang memahami ekosistem pangan secara menyeluruh," ujar Iwan melalui pesan singkatnya, Rabu (22/7).

Menurut Iwan, pengalaman Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian menjadi modal penting apabila dipercaya memimpin BGN. Pengalaman tersebut dinilai dapat memperkuat integrasi antara kebijakan sektor pertanian dengan kebutuhan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

Ia menilai salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program tersebut adalah menjaga ketersediaan bahan baku pangan yang stabil, berkualitas, dan memiliki harga yang terjangkau. Karena itu, koordinasi yang kuat antara sektor produksi pangan dan pelaksanaan program gizi dinilai menjadi faktor penting bagi keberhasilan kebijakan tersebut.

"Sudaryono memiliki kedekatan dengan sektor pertanian sebagai hulu penyedia bahan pangan. Jika integrasi antara BGN dan Kementerian Pertanian dapat diperkuat, maka program MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menciptakan multiplier effect bagi ekonomi pedesaan dan kesejahteraan petani," jelasnya.

Selain pengalaman di sektor pertanian, Iwan juga menilai Sudaryono memiliki karakter kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan saat ini. Menurutnya, percepatan pelaksanaan program-program strategis membutuhkan pemimpin yang mampu bekerja lintas sektor serta mempercepat koordinasi antarlembaga.

Ia berpandangan, kapasitas kepemimpinan yang adaptif dan berorientasi pada eksekusi menjadi salah satu faktor yang dibutuhkan untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai target.

"Pemerintahan Presiden Prabowo saat ini memasuki fase percepatan. Dibutuhkan pemimpin lembaga yang mampu bekerja lintas sektor, mempercepat koordinasi, dan memastikan program prioritas berjalan efektif. Dari sisi kapasitas, pengalaman, dan kedekatan dengan agenda ketahanan pangan nasional, Sudaryono memiliki modal yang kuat untuk memimpin BGN," tegasnya.

Meski demikian, IPR menegaskan bahwa penunjukan pejabat negara sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden sebagai hak prerogatif. Pernyataan tersebut, menurut Iwan, merupakan pandangan dari perspektif tata kelola pemerintahan mengenai pentingnya penempatan figur yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan lembaga.

Ia menilai keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis sangat dipengaruhi oleh efektivitas kepemimpinan di Badan Gizi Nasional, terutama dalam membangun sinergi antara sektor pangan, gizi, dan kesejahteraan masyarakat.

"Jika Presiden menghendaki akselerasi program dan penguatan integrasi antara pangan, gizi, dan kesejahteraan rakyat, maka Sudaryono merupakan salah satu figur yang patut dipertimbangkan secara serius," tutup Iwan.

Pernyataan Iwan tersebut menempatkan Sudaryono sebagai salah satu nama yang dinilai memiliki kapasitas untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis melalui integrasi kebijakan pangan dan gizi. Namun demikian, keputusan mengenai siapa yang akan memimpin Badan Gizi Nasional tetap berada sepenuhnya di tangan Presiden Prabowo Subianto sesuai kewenangan konstitusional yang dimilikinya.