IPR: Prabowo Diperkirakan Belum Akan Ganti Kapolri Dalam Waktu Dekat Ini

Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai Presiden Prabowo Subianto diperkirakan belum akan melakukan pergantian terhadap Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam waktu dekat. Menurutnya, keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan menjaga stabilitas politik nasional serta mempertahankan komunikasi yang baik dengan berbagai kekuatan politik di tengah jalannya pemerintahan.

Iwan mengatakan, pertimbangan Presiden dalam menentukan posisi Kapolri tidak semata-mata didasarkan pada aspek kelembagaan. Jabatan Kapolri merupakan posisi strategis yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, sehingga setiap keputusan terkait pergantian pimpinan Polri akan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk dinamika politik yang berkembang.

"Dalam pandangan saya, Presiden Prabowo kemungkinan besar belum akan mengganti Kapolri. Salah satu pertimbangannya adalah menjaga stabilitas politik nasional, termasuk mempertahankan hubungan yang baik dengan berbagai kekuatan politik, termasuk kelompok politik yang selama ini beririsan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo," ujar Iwan Setiawan, Jum'at (7/8).

Menurut Iwan, sejak awal masa pemerintahannya, Presiden Prabowo menunjukkan pendekatan politik yang mengedepankan rekonsiliasi dan kolaborasi dengan berbagai elemen politik. Pendekatan tersebut dinilai menjadi salah satu strategi untuk memperkuat konsolidasi pemerintahan sekaligus menjaga kesinambungan kebijakan nasional.

Ia berpandangan bahwa keputusan-keputusan strategis terkait jabatan penting negara cenderung mempertimbangkan keseimbangan politik serta keberlanjutan pemerintahan. Karena itu, selama tidak terdapat kebutuhan yang mendesak, pergantian Kapolri diperkirakan belum menjadi agenda prioritas pemerintah.

Iwan menilai stabilitas politik menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah. Dalam situasi tersebut, keberlanjutan kepemimpinan di institusi strategis seperti Polri dinilai dapat memberikan kepastian bagi jalannya pemerintahan.

"Presiden tentu memiliki hak prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan Kapolri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dari pembacaan terhadap dinamika politik saat ini, saya melihat belum ada sinyal kuat yang mengarah pada pergantian tersebut," jelasnya.

Lebih lanjut, Iwan mengatakan hubungan komunikasi yang baik antara Presiden Prabowo dengan berbagai elemen politik merupakan modal penting dalam menjaga situasi nasional tetap kondusif. Menurutnya, komunikasi yang terbangun di antara berbagai kelompok politik dapat mendukung terciptanya stabilitas yang diperlukan untuk menjalankan agenda pemerintahan.

Ia menambahkan bahwa konsolidasi politik yang dilakukan pemerintah menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan program-program pembangunan. Dalam konteks tersebut, stabilitas politik dinilai memiliki peran penting agar kebijakan pemerintah dapat berjalan secara efektif.

"Stabilitas politik merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan program-program prioritas pemerintah. Karena itu, menjaga komunikasi dan hubungan yang konstruktif dengan seluruh kekuatan politik menjadi bagian dari strategi konsolidasi nasional," tutup Iwan.

Pandangan tersebut menempatkan stabilitas politik sebagai salah satu pertimbangan utama dalam membaca dinamika pemerintahan saat ini. Menurut Iwan, selama kondisi politik nasional tetap memerlukan konsolidasi dan komunikasi yang baik antarkekuatan politik, peluang terjadinya pergantian Kapolri dalam waktu dekat diperkirakan masih relatif kecil.