Bamsoet Apresiasi Gelar Doktor Filsafat Yusril di UI

Jakarta - Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, meraih gelar Doktor Ilmu Filsafat dari Universitas Indonesia.

Yusril dinyatakan lulus dalam Sidang Terbuka Doktor Ilmu Filsafat Universitas Indonesia setelah berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul "Islam, Negara dan Demokrasi Dalam Pemikiran Mohammad Natsir: Sebuah Telaah Filsafat dengan Pendekatan Hermeneutika Fenomenologis-Eksistensial." Capaian akademik tersebut dinilai Bamsoet memiliki arti penting bagi pengembangan pemikiran kebangsaan dan demokrasi di Indonesia.

Menurut Bamsoet, keberhasilan Yusril bukan hanya menjadi prestasi akademik pribadi, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang relevan dengan dinamika kehidupan berbangsa. Ia menilai kajian mengenai hubungan Islam, demokrasi, konstitusi, dan negara kebangsaan menjadi semakin penting di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia.

Bamsoet mengatakan, meningkatnya polarisasi politik serta derasnya arus informasi digital yang kerap memicu fragmentasi sosial membuat kajian filosofis mengenai pemikiran Mohammad Natsir memiliki nilai strategis. Kajian tersebut dinilai dapat menjadi pijakan moral sekaligus intelektual dalam menjaga persatuan bangsa.

"Saya menyampaikan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra atas keberhasilannya meraih gelar Doktor Ilmu Filsafat di Universitas Indonesia. Prestasi ini menunjukkan bahwa seorang pejabat negara tetap dapat memberikan kontribusi besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Disertasi yang mengangkat pemikiran Mohammad Natsir menjadi sangat relevan karena menawarkan perspektif akademik bahwa Islam, demokrasi, dan negara kebangsaan Indonesia dapat berjalan harmonis dalam bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (2/7).

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III ke-7 DPR RI itu menjelaskan bahwa substansi disertasi Yusril memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan demokrasi Indonesia saat ini.

Menurutnya, kajian tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dan demokrasi tidak saling bertentangan, melainkan dapat berjalan beriringan dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam disertasinya, Yusril menegaskan bahwa rekam jejak Mohammad Natsir memperlihatkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat berjalan seiring dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pandangan tersebut, menurut Bamsoet, memiliki landasan sejarah yang kuat karena Mohammad Natsir dikenal sebagai tokoh nasional yang memperjuangkan demokrasi konstitusional, menjunjung tinggi supremasi hukum, serta mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan kebangsaan.

Bamsoet juga menyoroti salah satu kontribusi terbesar Mohammad Natsir dalam sejarah Indonesia, yakni Mosi Integral Natsir pada 1950. Langkah tersebut berhasil menyatukan kembali negara dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah sebelumnya berbentuk Republik Indonesia Serikat. Peristiwa itu menjadi salah satu tonggak penting dalam proses konsolidasi nasional.

Ia menilai pemikiran Mohammad Natsir tetap relevan untuk menjawab berbagai tantangan demokrasi yang dihadapi Indonesia saat ini. Di tengah menguatnya polarisasi politik, penyebaran disinformasi, politik identitas, hingga menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi, nilai-nilai yang diwariskan Mohammad Natsir dinilai mampu menjadi pedoman dalam membangun demokrasi yang sehat.

"Pemikiran Mohammad Natsir mengajarkan bahwa agama dan demokrasi tidak perlu dipertentangkan. Nilai-nilai keislaman justru dapat memperkuat etika politik, memperkokoh moralitas penyelenggara negara, sekaligus memperdalam kualitas demokrasi. Semangat itulah yang sangat dibutuhkan Indonesia ketika demokrasi menghadapi tantangan berupa polarisasi, penyebaran disinformasi, politik identitas, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi," kata Bamsoet.

Lebih lanjut, Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran itu menyebut bahwa pesan paling penting dari disertasi Yusril terletak pada keteladanan pribadi Mohammad Natsir sebagai seorang negarawan. Menurutnya, warisan terbesar seorang pemimpin bukan hanya gagasan yang dituangkan dalam berbagai karya tulis, melainkan juga konsistensi dalam menjaga etika politik.

Bamsoet menjelaskan bahwa Mohammad Natsir mampu mempertahankan perbedaan pandangan dengan sejumlah tokoh nasional tanpa mengorbankan sikap saling menghormati. Komunikasi tetap terjaga, sementara kepentingan bangsa selalu ditempatkan di atas kepentingan politik jangka pendek. Tradisi politik seperti itu, menurutnya, merupakan fondasi bagi lahirnya demokrasi yang semakin matang.

Ia menilai teladan tersebut masih sangat relevan diterapkan dalam kehidupan politik Indonesia saat ini. Perbedaan pendapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi, namun persaudaraan kebangsaan tetap harus dijaga agar tidak berubah menjadi perpecahan.

Menurut Bamsoet, demokrasi akan berkembang secara sehat apabila dijalankan oleh para pemimpin yang mengedepankan integritas, menghormati perbedaan pandangan, dan menempatkan kepentingan rakyat sebagai tujuan utama penyelenggaraan negara.

"Politik Indonesia memerlukan semakin banyak teladan seperti Mohammad Natsir. Kompetisi politik boleh berlangsung keras, perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi, namun persaudaraan kebangsaan harus tetap terjaga. Demokrasi yang sehat lahir dari karakter pemimpin yang mampu mengedepankan integritas, menghormati lawan politik, serta menjadikan kepentingan rakyat sebagai tujuan utama," pungkas Bamsoet.